Penyelenggaraan Muswil KPMDB Wilayah Yogyakarta Terciderai

Penyelenggaraan Muswil KPMDB Wilayah Yogyakarta Terciderai

Pengirim: Anggota Biasa KPMDB Wil Yogyakarta

Sebagai kader KPMDB, konstitusi merupakan landasan tertinggi setiap kader dalam mengimplementasikan diri dalam menjalankan roda organisasi, tak terkecuali dalam tingkatan komisariat, Muswil dalam tingkatan wilayah, hingga Munas dalam tingkatan nasional. Dalam sejarahnya, konstitusi KPMDB tidak asal dibuat, berbagai pro dan kontra tentu menjadi dinamika tersendiri dalam menentukan konstitusi sebagai landasan/pedoman tertinggi dalam setiap kegiatan yang mengatasnamakan organisasi KPMDB. Dalam praktiknya juga, konstitusi bersifat mutlak dan mengikat bagi kader KPMDB sehingga dalam hal sederhana kontitusi KPMDB wajib ditaati oleh kader KPMDB, lebih-lebih dalam kehidupan berorganisasi. Karena sudah jelas bahwa konstitusi dibuat untuk mengatur segala urusan yang terdapat dalam KPMDB.

Seperti halnya dalam urusan kekuasaan tertinggi di KPMDB, peranan konstitusi tidak boleh dihindari karena sudah jelas dan disepakati bahwa itulah pedoman dasar kader KPMDB dalam menjalankan roda organisasi. Dalam pasal 20 ART KPMDB dijelaskan bahwa MUSWIL merupakan permusyawaratan yang mempunayi kekuasaan tertinggi orgasniasi di tingkat KPMDB Wilayah. Muswil merupakan musyawarah tertinggi yang dilaksanakan di akhir periode kepengurusan  guna mengevaluasi kinerja kepengurusan dalam priode masa jabatannya.

Terdapat Peserta Abal-Abal Yang Tidak Masuk Kualifikasi

KPMDB Wilayah Yogyakarta  melaksanakan MUSWIL bertempat di Padepokan Musa Asy’arie Yogyakarta. Hajatan tingakatan wilayah tersebut diikuti 5 komisariat KPMDB se Yogyakarta dan Komisariat KPMDB yang belum terbentuk. Semenjak dibuka pada hari Sabtu (28 Mei 2016) lalu, suasana MUSWIL berlangsung alot karena dalam proses musyawarah.

muswilkpmdbyogyakarta

Berdasarkan laporan saksi yang tidak mau disebutkan namanya, MUSWIL KPMDB Yogyakarta melanggar konstitusi, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya Surat Keputusan (SK) pembentukan panitia MUSWIL KPMDB Yogyakarta tahun 2016, Ketidakjelasan surat undangan yang diberikan kepada hihak-pihak terkait, Ketidakjelasan status peserta musyawarah wilayah dan Intervensi alumni dalam pelaksanaan sidang musyawarah wilayah KPMDB wilayah Yogyakarta yang tidak memiliki status keanggotaan yang sah berdasarkan AD/ART KPMDB. Dengan demikian musyawarah wilayah KPMDB wilayah Yogyakarta tersebut tidak sesuai menurut amanat konstitusi. Hal ini dibuktikan oleh adanya peserta (peninjau/penuh) musyawarah wilayah KPMDB wilayah Yogyakarta tanpa membawa surat mandat sebagai utusan dari komisariat. Lebih-lebih juga terdapat komisariat yang belum memenuhi Syarat – syarat permohonan pendirian KPMDB komisariat.

Padahal jika menginginkan MUSWIL yang ideal, maka sudah seharusnya musyawarah wilayah KPMDB wilayah Yogyakarta melihat dan berpijak pada adminitrasi kesekretariatan KPMDB. Namun pada realita yang terjadi pada tanggal 28 Mei 2016 lalu, KPMDB wilayah Yogyakarta melaksanakan MUSWIL yang tidak berlandaskan konstitusi, yaitu tidak memenuhi 50%+1 dari peserta yang hadir karena terdapat peserta MUSWIL tanpa dibekali surat mandat sebagai utusan/peninjau dari komisariat masing-masing.

Kemudian keikutsertaan komisariat sebagai utusan bukan peninjau  yang sudah tidak memiliki status sebagai komisariat penuh karena belum memenuhi Syarat – syarat permohonan pendirian KPMDB komisariat. Ini jelas menyalahi daripada konstitusi karena peserta yang berhak ikut MUSWIL sebagai utusan, hanyalah komisariat yang sudah berstatus penuh. Tidak hanya itu, dalam forum MUSWIL kemarin keterlibatan anggota kehormatan dan anggota luar biasa jelas sekali ini sangat menyalahi daripada konstitusi ART KPMDB (pasal 4) dan bisa dibilang adanya intervensi dalam MUSWIL oleh orang-orang yang memiliki kepentingan di dalamnya.  Kesalahan lain yang tidak kalah fatalnya adalah dalam teknis pelaksanaan dari presidium sidang tidak memiliki kapasitas sebagai presidium sidang karena tidak adanya penguasaan teknik sidang. Sehingga yang terjadi dalam Muswil KPMDB Wilayah Yogyakarta tahun 2016 pada ranah administrasi terabaikan.

Jadi sudah sangat jelas bahwa Muswil KPMDB Wilayah Yogyakarta tahun 2016  melanggar konstitusi dan terlalu mengedepankan aspek politik bukan aspek perkaderan, jauh dari kultur KPMDB Wilayah Yogyakarta yang mengedepankan kaderisasi, sopan santun, beretika dan berdaulat.

Pengurus KPMDB Wil Yogyakarta Periode 2015-2016 Perlu Meninjau Kembali Secara Serius dan Tanggung Jawab

Mengingat bahwa penyalanggaraan MUSWIL menjadi tanggung jawab KPMDB Wilayah dalam konteks ini yaitu Pengurus KPMDB Wilayah Yogyakarta maka sudah menjadi amanah bahwa Pengurus Wilayah harus bertindak dan bersikap akomodatif dan objektif. Sudah seyogyanya dalam rangka menjaga kehormatan forum tertinggi di wilayah yang sudah terciderai untuk segera disikapi dengan profesional, berintegritas dan tanggung jawab.

Kiranya ikhtiar kepada perubahan yang konstruktif tidak cukup sampai di sini dan bisa menjadi perhatian yang serius guna mencapai MUSWIL yang terjaga kehormatannya dan terjamin hak dan kedaulatanya seluruh kader (baca: anggota biasa) KPMDB Wilayah Yogyakarta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *